Ideas

Jakarta, 6 Maret 2018 – Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengenali lebih dekat, membedakan dan mengawasi kegiatan teknologi finansial (tekfin), khususnya yang bergerak di usaha peer to peer lending, secara proporsional. Hal ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, yang baru-baru ini menyebutkan bahwa tekfin hanya penyedia platform yang menghubungkan antara pemodal dan peminjam dan oleh karenanya tidak diperkenankan menggunakan logo OJK sebagai bentuk validasi kegiatannya.

Kehadiran komputasi awan adalah keniscayaan dan fakta yang tidak dapat dihindari. Komputasi awan menciptakan efisiensi yang sangat besar bagi industri, dan semakin mengurangi biaya adopsi serta pengembangan produk baru.

Tekfin, bersinergi dengan perbankan, sesungguhnya menjadi kunci bagi inklusi keuangan untuk penguatan ekonomi nasional. Model bisnis platform p2p lending seperti misalnya Modalku, tidak sama dengan perbankan dan keduanya hanya memiliki kesamaan produk yang terbatas – namun demikian sejatinya saling melengkapi. Perkembangan teknologi, seperti artificial intelligence dan automation, dapat menghilangkan sebagian pekerjaan yang dahulu dilakukan secara konvensional terlepas dari keberadaan tekfin, bukan berarti layanan tekfin kemudian akan menggerus bank.

Singkatnya, prinsip pokok yang perlu diperhatikan untuk memastikan regulatory sandbox tetap guna dan tepat sasaran adalah; adanya kesinambungan antara regulatory sandbox dengan kewajiban perizinan dan pengawasan; ada tindak lanjut yang jelas dan permanen paska berakhirnya regulatory sandbox; serta digunakannya pendekatan insentif, bukan sekedar pelarangan bagi penyelenggara tekfin.