WORKING GROUP 10 Nov 2016

Workshop Tanda Tangan Elektronik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan workshop dua-mingguan yang pada kesempatan ini membahas mengenai Tanda Tangan Elektronik. Fitri Hadi selaku perwakilan OJK menekankan bahwa tanda tangan perlu didigitalisasi untuk menjawab ancaman keamanan. Penerapan tanda tangan elektronik dalam transaksi keuangan digital dipercaya dapat mencegah permasalahan-permasalahan seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan tindak kejahatan pencucian uang.

Sementara itu, Riki Arif Gunawan dari Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) memaparkan program pemerintah yaitu Tanda Tangan Digital Nasional dimana saat ini pemerintah sedang menyusun agenda implementasi tanda tangan elektronik dalam cakupan nasional. Program ini sendiri ditujukan untuk meningkatkan keamanan transaksi yang timbul dari tidak adanya jaminan hukum atas identitas yang terpercaya secara online dan menjamin integritas dari transaksi keuangan online. Mengenai tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sendiri sudah diatur persyaratannya di dalam UU ITE dan PP no. 82.  

Penerapan program Tanda Tangan Digital Nasional dapat menciptakan kemandirian teknologi: ketidaktergantungan terhadap platform asing; juga kemandirian informasi: memiliki basis data NIK yang bersifat rahasia di tataran nasional. Dalam prosesnya, KTP akan digunakan sebagai acuan dalam pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat digital yang akan dikeluarkan oleh Certificate Authority (CA), lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat elektronik, dalam hal ini adalah Kemenkominfo. Kemenkominfo menargetkan bahwa pada 2017 akan terdapat 1,5 juta individu yang sudah menggunakan sertifikat digital.

Jeffry, pembicara dari PricewaterhouseCoopers (PWC), selaku konsultan yang bekerjasama dengan OJK dalam melakukan kajian tentang tanga tangan digital menjelaskan bahwa pada penerapannya proses Know Your Customer (KYC) akan dilakukan di Registration Authority (RA), yang diberikan wewenang oleh CA untuk memastikan calon pemilik tanda tangan elektronik tersebut merupakan orang yang akan menggunakannya. Proses KYC tetap membutuhkan tatap muka, yang pada praktiknya terdapat proses seperti pemindaian retina, sidik jari, dan identifikasi lainnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya terdapat verifikasi non-tatap muka sebagaimana kecenderungan perbankan yang telah menerapkan digital branch, seperti dengan menggunakan video atau identifikasi biometrik.

Dalam hubungannya dengan sektor Fintech, tanda tangan elektronik ini dikatakan dapat berfungsi contohnya dalam pendaftaran merchant. Kemudian dalam transaksi Fintech Lending misalnya, dengan tanda tangan elektronik tersebut dapat dipastikan bahwa pihak yang terlibat merupakan individu yang sebenarnya sehingga transaksi terverifikasi dengan baik.

Namun demikian, program tanda tangan digital ini pun juga masih dihadapkan dengan beberapa tantangan seperti pertimbangan biaya bagi startup; cara kemudahan implementasi bagi pengguna; kemungkinan sertifikat digital untuk dicuri; hingga proses KYC yang harus tatap muka.

Tantangan besar yang juga hadir dari pelaksanaan agenda tanda tangan digital nasional oleh Kemenkominfo-OJK berkaitan dengan skala penerapannya. Tanda tangan digital nasional ini direncanakan akan berskala sangat besar dan bahkan lebih kompleks dari program e-ktp yang digalakan pemerintah beberapa tahun lalu. Selain menargetkan secara ambisius pengguna sertifikat elektronik, seperti 1,5 juta pengguna pada 2017, penerapan pada skala nasional memerlukan perencanaan dan program aksi yang terukur hingga target-target implementasi mampu dicapai. Demikian pula diperlukan kepastian hukum sembari menunggu program ini terealisasi penuh.

Source: Asosiasi FinTech Indonseia, 10 November 2016

Next: Rapat Dengar Pendapat Rancangan Peraturan OJK tentang FinTech Lending